Catatan Acak Muhammad Yorga

Representasi <4% isi otak

Press Release Keluarga Mahasiswa ITB: “Selamatkan Pemberantasan Korupsi! Selamatkan Indonesia!”

ditulis pada 9 Oktober 2012

LOGO-KM-itb

Klimaks Skenario Pelemahan KPK

Jumat, 5 Oktober 2012 hingga Sabtu, 6 Oktober 2012 waktu dini hari gedung KPK ramai polisi. Ratusan penegak hukum negeri kita memadati kantor komite yang bekerja untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ratusan polisi ini datang untuk memanggil pulang salah satu penyidik KPK yang sedang menyidik kasus simulator SIM. Rupanya satuan Polda Bengkulu mampir ke ibukota untuk melakukan penangkapan atas Novel Baswedan, yang juga salah satu penyidik kasus simulator SIM, dengan tuduhan pelanggaran hukum ketika Sang Penyidik masih menjadi anggota satuan Polda Bengkulu 2004 silam.

 

Fenomena Kini Bertentangan dengan Semangat Pendirian KPK

Korupsi telah menjadi kejahatan yang sangat familiar, bahkan mungkin karena sudah seringnya, kita bosan mendengar kasus serupa. Pada gilirannya, kita akan menganggap fenomena seperti ini adalah hal biasa. Akhirnya kita pun mesti sepakat dengan UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang memandang bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa. Bayangkan saja, kejahatan macam apa yang terjadi bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun, mengakar, menyebar, saling menutupi, saling memback-up, dan seakan tak terintervensi? Dari realita inilah, maka dibentuk suatu lembaga dengan kemampuan yang luar biasa pula, yang kemudian diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK.

 

Hingga hampir sembilan tahun KPK menjalankan kewenangannya, kasus-kasus yang berada di tangan KPK lebih terurus ketimbang di lembaga peradilan lainnya. Hasil yang dicapai antara lain tidak kurang dari 245 terdakwa korupsi dikirim ke Pengadilan Tipikor Jakarta dan daerah. Dalam bidang pencegahan, tidak kurang dari Rp 152,4 triliun uang negara diselamatkan dari sektor migas dengan bekerja sama BPH Migas dan Kemenkeu. Bansos di Depsos, Depdagri, dan lainnya sebesar Rp 300 triliun pun bisa dicegah bersama dari korupsi.

 

Namun, upaya sistemik untuk melemahkan KPK justru terlihat dari berbagai kasus kriminalisasi yang menimpa KPK sejak beberapa tahun lalu. Tentu masih segar dalam ingatan kita kasus rekayasa pembunuhan yang dituduhkan kepada Antasari Azhar dan kasus ‘Cicak vs Buaya’ di tahun 2009. Tidak hanya itu, undang-undang KPK tahun 2003 pun telah diuji-materikan tidak kurang dari empat belas kali dengan tuntutan utama pencabutan terhadap undang-undang tersebut.

 

Kini, di tahun 2012, upaya pelemahan KPK kembali muncul dari depan dan dari belakang. Baru-baru ini, KPK disenggol lagi oleh DPR. DPR mengusulkan untuk meninjau beberapa wewenang KPK yang terangkum dalam rencana revisi UU KPK yang kini sudah masuk ke Badan Legislasi (Baleg). Dalam draft revisi UU tersebut, ada tiga hal krusial yang dikhawatirkan sebagai bentuk counter attack dari DPR untuk melemahkan KPK. Tiga hal tersebut antara lain: penghapusan kewenangan penuntutan oleh KPK, penyadapan yang harus melalui izin persidangan, dan penambahan kewenangan penghentian perkara (SP3) oleh KPK. Kita tahu bahwa banyak kasus korupsi yang terbongkar bermula dari penyadapan alat komunikasi. Apabila wewenang ini dihilangkan, sama saja mengambil salah satu senjata pamungkas KPK. Belum lagi rencana DPR untuk membentuk suatu badan pengawas yang berfungsi untuk mengawasi kinerja KPK.

 

Roy Salam dari Indonesia Budget Center (IBC) mengatakan, anggaran pembangunan gedung KPK sebetulnya sudah disetujui oleh DPR dan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 dengan nilai Rp72,8 miliar. Namun dalam praktiknya, DPR justru berupaya menghalang-halangi pencairan anggaran untuk pembangunan gedung tersebut, dengan memberi tanda bintang sehingga tidak bisa digunakan. Sungguh totalitas DPR dalam melumpuhkan KPK sedang berada di puncak. Mungkin karena banyak koruptornya yang sudah tertangkap dan apabila diusut lebih jauh, gedung DPR bisa sepi.

Di sisi lain, upaya pelemahan KPK terjadi juga dari pihak POLRI. Di tengah pengusutan kasus besar pengadaan simulator SIM yang melibatkan Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka, POLRI menarik dua puluh orang penyidik KPK yang berasal dari lembaganya. Puncak pelemahan terjadi pada kasus kriminalisasi penyidik Novel Baswedan pada Jumat malam lalu.

 

Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang telah menghancurkan sistem ekonomi dan menguras keuangan negara. Korupsi menyengsarakan rakyat Indonesia dalam bidang sosial ekonomi maupun budaya. Semangat pembentukan KPK merupakan amanat seluruh rakyat Indonesia untuk melawan korupsi, menyelamatkan keuangan negara, dan membersihkan Indonesia dari korupsi. KPK muncul karena gagalnya pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum biasa yang sudah tidak mendapat kepercayaan publik.

 

Dalih yang senantiasa diajukan sebagai pembenaran dalam upaya pelemahan tersebut adalah bahwa KPK bukanlah lembaga permanen yang bisa melakukan segalanya. KPK hanyalah lembaga ad hoc  yang bersifat sementara yang dapat dibubarkan kapan saja. Padahal dalam terminologi hukum, lembaga ad hoc artinya adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan khusus atau tertentu. Dalam hal ini, tujuan khusus KPK didirikan adalah sebagai lembaga pemberantas korupsi di Indonesia. Artinya, KPK akan selalu ada sepanjang korupsi di Indonesia terus terjadi. Tidak perlu lagi ada pembahasan apakah KPK merupakan lembaga permanen atau tidak. Oleh karena itu, segala bentuk pelemahan terhadap KPK kami maknai sebagai bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum di Indonesia.

 

KPK Sebagai Lembaga Super Body yang Didukung Penuh oleh Masyarakat

KPK merupakan lembaga penegak hukum yang kuat (super body) karena memiliki kewenangan luar biasa dibandingkan aparat penegak hukum lain yang terinci dalam pasal 12 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK. Kewenangan yang sedemikian kuat tersebut dibuat dalam upaya melawan korupsi yang begitu sistemik terjadi di negeri ini. Semenjak keberadaan KPK pula, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus mengalami tren kenaikan. Meskipun tidak signifikan, tren ini menunjukkan bahwa KPK merupakan institusi yang paling layak dan dipercaya oleh publik sebagai institusi pemberantas korupsi.

 

 

Hal ini dilengkapi oleh bentuk-bentuk solidaritas yang senantiasa dilakukan berbagai elemen masyarakat terhadap KPK. Melawan KPK hari ini sama halnya dengan melawan masyarakat. Salah satu bentuk dukungan masyarakat terlihat pada gelombang kericuhan ketika pengusulan gedung baru KPK dipersulit oleh DPR. Masyarakat tergelitik untuk menunjukkan dukungannya bahkan untuk hal yang kurang etis seperti pengumpulan koin untuk KPK. Meskipun pada akhirnya tidak diketahui akhir skenario dukungan ini, tetap saja rakyat telah mengekspresikan betapa KPK merupakan lembaga yang fungsinya harus ada dan harus bekerja dengan kuat dalam struktur negara kita.

 

Melirik fakta akan keluarbiasaan kewenangan KPK yang diperkuat dengan dukungan masyarakat dari berbagai lapisan, maka sangat tidak pantas KPK mengobral janji dan harapan palsu. KPK haruslah menunjukkan bahwa dirinya benar-benar kuat dan mampu menghasilkan manfaat besar dari kewenangan dan dukungan yang telah ada padanya. Apalagi di era Abraham Samad ini, generasi keempat pemimpin KPK, seharusnya menunjukkan suatu peningkatan yang signifikan dan mampu mempelajari dari kekurangan pemerintahan-pemerintahan KPK sebelumnya. Maka, pembuktian itu menjadi suatu tuntutan masyarakat atas kinerja KPK.

 

Oleh karena itu, KPK jangan besar kepala dengan wewenang dan dukungan yang ada saat ini. Justru seharusnya hal tersebut menjadi suatu pecutan bahwa ia wajib menghasilkan kontribusi yang besar atas konsekuensi logis terhadap kekuatan besar yang dimilikinya. KPK harus memiliki capaian-capaian signifikan, berkaca pada negara-negara yang berhasil menekan habis angka korupsinya, hingga memberantas kejahatan luar biasa ini di Indonesia sampai ke akar-akarnya!

 

Kasus-kasus yang Mandeg di KPK

Meski posisi KPK saat ini sedang banyak gangguan, bukan berarti hal tersebut menjadi suatu permisivitas untuk melupakan kasus-kasus korupsi yang masih mandeg di KPK. Menurut kami, setidaknya ada empat kasus besar yang harus segera diselesaikan oleh KPK serta melakukan penangkapan dalang-dalang korupsi ini. Empat kasus tersebut antara lain:

a)      Bank Century. Kasus ini merupakan janji politik seorang Abraham Samad dan ia menjanjikan akan menyelesaikan kasus Bank Century ini dalam satu tahun kepengurusannya,

b)      Sea Games dan Hambalang. Kasus ini merupakan kasus yang secara tidak langsung melibatkan istana Cikeas, karena para tersangka berasal dari anggota partai yang kini berkuasa, dan

c)       Simulator SIM. Kasus ini melibatkan seorang Jenderal dari POLRI sebagai tersangka kasus pengadaan simulator SIM.

 

KPK? (Kemana Presiden Kita?)

Ketika terjadi sengketa atau perseteruan atas satu atau lebih instrumen negara, maka orang yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa tersebut adalah sang pemimpin. Dalam tataran negara, orang yang paling bertanggung jawab atas perseteruan yang melibatkan KPK adalah presiden. Misalnya ketika POLRI melakukan kriminalisasi terhadap KPK ataupun instrumennya, maka kemampuan turun langsung ke grass root dari seorang pemimpin sangatlah dituntut. Presiden harus mampu mengintervensi segala bentuk persengketaan di tataran pemerintah bilamana diperlukan. Apalagi sampai rakyat harus berteriak-teriak menegaskan pencarian, “Kemana Presiden Kita?”

 

Dimulai dari titik ini, kita harus menekankan agar presiden sensitif terhadap permasalahan yang sifatnya “dapat diselesaikan dengan proses hukum”. Terlebih ketika perseteruan yang terjadi antar-lembaga pemerintah yang menarik banyak sekali perhatian rakyat hingga rakyat harus turun ke jalan. Berhentilah Pak, mengembalikan kepada proses hukum ketika faktanya adalah penegakan serta instrumen hukum negara ini begitu lemah. Tunjukkan kemampuan kepemimpinan Anda dengan mengambil sikap dan solusi konkret terhadap permasalahan negara yang penting dan mendesak.

 

***

 

Berangkat dari uraian tersebut, kami, Keluarga Mahasiswa ITB, menyatakan sikap

1.       Menolak segala bentuk pelemahan terhadap KPK.

 

2.       Mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus tanpa tebang pilih seperti berikut:

           a.       Bail out Bank Century yang dijanjikan oleh Abraham Samad akan dituntaskan dalam satu tahun                      masa kepemimpinannya,

           b.      Sea Games dan Hambalang yang melibatkan lingkaran kekuasaan

           c.       Pengadaan Simulator SIM yang melibatkan penegak hukum negara, dan

           d.      Kasus-kasus korupsi lainnya.

 

3.       Mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bersikap terhadap pelemahan penanganan kasus korupsi, membuat sistem yang efektif dalam menyelesaikan kasus korupsi, dengan prioritas tertentu dan mekanisme yang integratif.

 

 

Untuk Tuhan Bangsa dan Almamater

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Juli 10, 2013 by in Gerakan Mahasiswa, Politik.

Quotes Minggu Ini

"Orang yang hidup bagi dirinya sendiri akan hidup sebagai manusia kerdil dan mati sebagai manusia kerdil. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain akan hidup sebagai manusia besar dan tidak akan mati selamanya." Sayyid Qutbh

Tulisanku

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 27 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: